Dilema Industri dan Limbah Majalaya

Secara administrasi, Kecamatan Majalaya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bandung. Kecamatan Majalaya luasnya 1.519,15 ha, terbagi dalam 11 desa, 35 dusun, 162 RW dan 606 RT. Penduduk Kecamatan Majalaya menurut survey tahun 2009  yaitu 36.397 kk atau 126.386 jiwa. (Sumber: Data Monografi Kecamatan Majalaya, 2009). Lebih dari separuh penduduk Kecamatan Majalaya bekerja sebagai buruh industri.

Sejarah Majalaya tidak akan pernah terlepas dari gemerlap industri. Daerah ini merupakan cikal bakal industri pertekstilan Indonesia. Sejak tahun 1960-an, kota kecamatan ini pernah dijuluki sebagai “kota Dollar” karena pendapatan dari sektor industrinya mengalahkan pemasukan dari sektor pertanian. Bidang industri merupakan pekerjaan yang sangat populer pada masa itu. Majalaya menguasai hampir 40 persen produksi kain nasional (Kompas, 28 April 2011). Sebagian besar industri kain ini adalah milik rakyat. Data BPLHD Kabupaten Bandung tahun 2012 menyebutkan bahwa ada 217 industri yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung dan sebanyak 66 industri dengan skala menengah (hampir seluruhnya tekstil) berada di Kecamatan Majalaya. Wilayah kedua dengan jumlah industri terbanyak yaitu Kecamatan Dayeuhkolot (45 industri). Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Bandung masih berada dalam wilayah hulu Sungai Citarum.

Keberadaan industri memang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah, bahkan negara, khususnya dalam industri pertekstilan. Ade Sudradjat, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), sebagaimana dikutip oleh Majalah Sindo, mengatakan bahwa nilai ekspor tekstil Indonesia ke luar negeri pada tahun 2011 sekitar US$ 13,2 miliar. Sedangkan pada tahun 2012, menjadi US$ 12 miliar, atau mengalami penurunan. (Tekanan dari Impor dan Demo Buruh. Sindo Weekly Magazine, 14-20 Feb 2013).

Keberadaan industri di Majalaya telah menggerakkan roda perekonomian bagi daerah setempat. Ribuan tenaga kerja dapat terserap dalam sektor ini, belum lagi sektor-sektor lain yang ikut terdongkrak naik, seperti permukiman, bisnis sewa rumah, barang-barang konsumsi dan lain sebagainya.

Pada tahun 1980-an, kejayaan industri di Majalaya mulai meredup. Pemilik modal berasal dari luar, sedangkan pengusaha putera daerah Majalaya sendiri sebagian besar menjual industri miliknya. Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia pada tahun 1998 semakin memperburuk situasi ini. Sebagian besar pabrik gulung tikar.
Ketika krisis ekonomi terjadi, Fitri (35 tahun), warga Majalaya, mengamati bahwa masalah limbah ini mulai muncul. “Tadinya bahan-bahan pengolah limbah mungkin murah harganya, namun begitu masuk krisis, pabrik mulai lebih sering membuang limbahnya ke sungai tanpa diolah terlebih dahulu”.

Limbah yang tak terolah menjadi suatu permasalahan yang memusingkan hampir semua pihak. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (BPLHD) Kabupaten Bandung, sebagai badan yang dinilai paling bertanggung jawab untuk masalah limbah ini, mengaku kewalahan dengan permasalahan limbah ini.

Sebagaimana kutipan dari Pikiran Rakyat, 17 Mei 2012, Kepala Dinas BPLH Kabupaten Bandung, Atih Wintartih mengatakan bahwa limbah yang mencemari Sungai Citarum di wilayah Majalaya berasal dari berbagai perusahaan dengan saluran pembuangan limbah yang tersebar.

BPLHD Kabupaten Bandung berupaya mendapatkan informasi langsung dari masyarakat untuk pabrik yang membuang limbah, membuat himbauan dan melakukan sosialisasi. Namun seperti yang diakui oleh Atih, sumber daya manusia di dinas untuk mengawasi limbah yang dibuang langsung oleh pabrik ke sungai, masih sangat terbatas. (BPLHD Kewalahan Tangani Pencemaran Limbah ke Sungai Citarum, Pikiran Rakyat, 17 Mei 2012).

Permasalahannya menjadi lebih pelik karena Kecamatan Majalaya ini masih terletak dalam kawasan inti hulu Sungai Citarum. Letak Majalaya tidak sampai 30 kilometer dari mata air Sungai Citarum di Kecamatan Kertasari. Jika kualitas air sudah sangat buruk di hulu Sungai Citarum, bagaimana dengan di hilirnya? Berapa nilai kerugian ekonomi yang sebenarnya kita alami karena harus mengolah air tercemar sampai batas layak untuk digunakan manusia? Mengingat Sungai Citarum yang sangat vital fungsinya bagi hajat hidup masyarakat khususnya masyarakat Jawa Barat dan DKI Jakarta ini.

Hitung-Hitungan Limbah
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi terkait masalah pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, baik di tingkat pusat, maupun daerah. Salah satu UU yang mengatur pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ada dalam Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999, kemudian disempurnakan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Namun, dalam kenyataannya, undang-undang ini belum maksimal terlihat penerapannya. Penegakan hukum dan sangsinya masih sangat kurang. Di berbagai tempat di Sungai Citarum, tampak papan-papan pengumuman berisi himbauan dan sangsi hukum bagi para pelanggar “berdampingan” dengan sampah yang menumpuk atau pipa pembuangan limbah yang berada di dekat papan pengumuman tersebut.

Dalam konteks sektor industri di Kabupaten Bandung, jumlah industri yang sudah menerapkan pengelolaan limbah secara benar tidaklah sampai 50% dari jumlah keseluruhan  industri yang berada di daerah ini (Laporan Bahan Beracun Lepas Kendali, Greenpeace, November 2012).

Lantas, jika memang pengelolaan limbah adalah sebuah alternatif solusi untuk mencegah limbah berbahaya dibuang langsung ke sungai, dalam konteks Majalaya mengapa para pelaku industri masih enggan melakukannya? Seringkali warga yang ditemui pada saat kunjungan ke Majalaya dalam kurun waktu 2009 hingga 2013 dengan berbisik-bisik menyebutkan bahwa sebagian industri lebih memilih untuk membayar jasa preman dan memasang CCTV untuk mengintai pihak yang mengambil sampel air dari buangan limbahnya daripada secara benar mengolah limbah hasil produksinya sendiri.

Disisi lain melalui asumsi sederhana, jika memang hal yang dibisikkan warga memang benar adanya, kita seharusnya dapat menghitung bahwa pengusaha pelaku industri lebih memilih membayar jasa preman yang mungkin lebih murah daripada membuat pengolahan limbah yang benar.

Pembuangan limbah oleh industri tidak selalu dibuang langsung ke Sungai Citarum, melainkan juga melalui anak-anak sungainya. Laporan Greenpeace menyebutkan di beberapa anak sungai yang bermuara di Sungai Citarum, diantaranya Sungai Citarik, Sungai Cikijing, Sungai Cicalengka, Sungai Cimande dan Sungai Cisunggalah, konsentrasi logam berat dengan jumlah yang cukup mengejutkan ditemukan di badan air sungai. Kelima anak sungai tersebut berada di daerah Rancaekek-Cicalengka, dimana 42 pabrik tekstil beroperasi.

Sebenarnya pabrik tekstil tersebut telah memiliki fasilitas pengolahan limbah dan mereka telah mengolah limbahnya terlebih dahulu. Tapi penelitian laboratorium yang dilakukan Greenpeace menunjukkan bahwa konsentrasi logam berat seperti Cu, Zn, Pb, Cd, Co, Ni dan Cr masih tinggi jumlahnya di sampel air yang diambil di badan air sungai. (Laporan Bahan Beracun Lepas Kendali, Greenpeace, November 2012).

Wacana-Wacana Alternatif Solusi
Tidak hanya terfokus dengan advokasi masalah pencemaran oleh limbah, Greenpeace juga mengadvokasi bahwa penanganan limbah harus dimulai dari hulunya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Ashov Birry, juru bicara Greenpeace di Ciwalengke (22/3/13), “Bahan kimia berbahaya dan beracun harus ditangani sejak dari sumbernya. Mulai dari rancangan produk dan proses yang pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dan beracun melalui substitusi. Misalnya mengganti bahan kimia dengan bahan organik dalam proses produksi suatu produk”.

Setelah melancarkan aksi bersama (dengan pemerintah) dengan memberikan tanda di pabrik-pabrik yang membuang limbah langsung ke Sungai Citarum pada November 2012 lalu, Greenpeace juga melakukan advokasi ke pengusaha industri tekstil pakaian jadi yang skalanya cukup besar untuk menggunakan bahan-bahan alami dalam produksinya dengan tujuan mengurangi bahan pencemar.

Di kawasan industri seperti Jababeka, Kecamatan Cikarang, Kabupaten Bekasi, pengolahan limbah di kawasan industri seluas 1.570 hektar dan berisi lebih dari 1.400 perusahaan lokal dan multinasional dari 29 negara ini dilakukan secara terpadu. Cara ini dinilai cukup efektif untuk pengelolaan lingkungan bagi kawasan industri. Namun, lagi-lagi, dalam konteks Majalaya, dimana letak industrinya begitu tersebar, baik dari skala kecil milik masyarakat hingga perusahaan besar, maka pengolahan limbah terpadu dalam satu lokasi ini menjadi nyaris mustahil.

Wacana-wacana lain yang muncul adalah relokasi kawasan industri dari Majalaya, yang memang merupakan kawasan hulu Sungai Citarum ini. Secara teknis hal ini nampaknya menjadi alternatif yang paling masuk akal. Namun yang akan sangat pelik adalah permasalahan dan biaya sosial, sehingga wacana ini perlu kajian yang lebih mendalam.

Menegur keras hingga membawa pelaku industri “nakal” yang membuang limbah tanpa diolah langsung ke sungai ke meja hijau hingga kampanye aksi menyegel pabrik pembuang limbah nampaknya belumlah menjadi cara efektif untuk menjawab peliknya permasalahan limbah di Majalaya.

Industri dan sumbangannya bagi ekonomi sebuah kawasan merupakan hal yang tidak dapat dianggap remeh. Mencabut ijin dan menutup perusahaan industri bukanlah solusi instan yang bijak. Namun disisi lain, jika penanganan limbah tidak segera dicarikan solusinya, maka dalam jangka panjang, prediksi kerugian dan bencana lingkungan akan menghantui kehidupan kita, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Citarum dan pemanfaatnya.

Dilema industri dan limbah Majalaya ini masih tetap harus dicarikan solusinya.

Tulisan: Diella Dachlan, Foto: Ng Swan Ti, Diella Dachlan/Dok.Cita-Citarum
Konsep grafis: Nancy Rosmarini. Peta: Anjar Dwi Krisnanta

Tulisan ini merupakan bagian dari Laporan Foto Warna-Warni Citarum di Majalaya
Download Laporan Foto Warna-Warni Citarum di Majalaya, PDF 25 MB