Pendekatan IWRM

Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM) didefinisikan oleh Global Water Partnership (2000):

"Sebuah proses, yang mempromosikan pembangunan yang terkoordinasi dan pengelolaan air, tanah dan sumber daya terkait, dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan ekonomi dan sosial yang dihasilkan dengan cara yang adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang vital. "
Sejak tahun 1994, Indonesia telah memberikan perhatian lebih untuk IWRM dengan membahas berbagai aspek dalam definisi diatas melalui perbaikan tata kelola, kinerja instansi dan keberlanjutan fiskal.

Hal ini memerlukan fokus lebih pada proses pengambilan keputusan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam IWRM. Dibutuhkan peningkatan kapasitas yang terintegrasi untuk instansi terkait (yang jumlahnya telah meningkat tajam sejak desentralisasi yang dimulai pada 1999) dan pengaturan keuangan dengan demikian kontribusi dari pengguna, mengalokasikan biaya dan biaya, dll. Ini menjadi jelas bahwa keterlibatan para pemangku kepentingan membutuhkan pendekatan yang luas dengan mengusung pesan yang tepat sasaran, dan ini memicu kebutuhan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam penyusunan perencanaan Daerah Aliran Sungai.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 mensyaratkan rencana untuk setiap DAS Wilayah, terdiri dari:

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air (Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, singkatnya Rencana), garis besar rencana investasi untuk mengatasi kendala dalam pengelolaan sumber daya air dan langkah-langkah untuk melaksanakan rencana ini dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan;

Rencana Strategis Manajemen (SMP atau Pola Pengelolaan Sumber Daya Air, singkatnya Pola), rencana awal, dengan tujuan untuk menyajikan topik utama yang akan dibahas dengan semua (perwakilan) yang relevan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai kesepakatan tentang tujuan bersama, situasi sekarang dan strategi untuk mencapai tujuan bersama, sebelum melanjutkan dengan Rencana tersebut.

Perencanaan Sumber Daya Air, yang menghasilkan Rencana Induk sudah diimplementasikan di beberapa Daerah Aliran Sungai Wilayah sejak tahun 1994. Unsur baru adalah pengembangan strategi. Undang-undang ini mendefinisikan strategi sebagai seperangkat tindakan untuk memenuhi target yang ditetapkan selama dalam kurun waktu yang panjang. Perencanaan adalah perumusan rencana untuk menerapkan langkah-langkah tertentu (biasanya jangka pendek). Perencanaan Strategis adalah suatu proses untuk mengembangkan serangkaian tindakan untuk memenuhi satu atau lebih tujuan selama kurun waktu yang panjang. Hasil Perencanaan Strategis IWRM, Pola, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2009 harus membahas semua item, yang diringkas, didasarkan pada tugas utama untuk Pengelolaan Sumber Daya Air disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, sebagai berikut:
1.    Konservasi
2.    Pemanfaatan
3.    Mitigasi
4.    Sistem Informasi
5.    Partisipasi Masyarakat

Kementerian yang bertanggung jawab untuk pengelolaan sumber daya air dengan tugas untuk mempersiapkan rencana tersebut, merupakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dengan dasar oleh hukum, PU mendirikan BBWS pada tahun 2009 dibawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), dan menyerahkan mereka dengan tanggungjawab pengelolaan sumber daya air, termasuk penyusunan Pola dan Rencana, dalam Daerah Aliran Sungai dibawah tanggungjawab Pemerintah. Salah satu isu adalah bahwa Daerah Aliran Sungai 6 Ci memiliki tiga BBWS aktif, dan Ditjen SDA harus mengkoordinasikan proses perencanaannya.