Ketika dunia dikejutkan dengan fakta bahwa, setiap delapan detik seorang anak meninggal dunia karena penyakit terkait air dan 80% penyakit di negara berkembang disebabkan karena kontaminasi air (data UNEP). Kemudian, sekitar dua juta ton limbah dibuang ke sungai dan danau setiap harinya, satu liter limbah dapat mencemari delapan liter air bersih, dan jika pencemaran air terus berlanjut, dunia akan kehilangan 18.000 km3 air bersih pada 2050 (UN World Water Development Report, 2009). Maka tercetus konsepsi pengelolaan terpadu SDA yang berbasis DAS ataupun wilayah sungai dikenal oleh masyarakat internasional dengan istilah Integrated Water Resources Management (IWRM) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air.

IWRM adalah proses yang mengutamakan fungsi koordinasi dan pengelolaan air, tanah dan sumber daya terkait guna memaksimalkan hasil secara ekonomis dan kesejahteraan sosial dalam pola yang tidak mengorbankan keberlangsungan ekosistem vital (Global Water Partnership-Technical Advisory Committee, 2000). Organisasi ini telah merumuskan definisi dan interpretasi IWRM, yaitu “Suatu proses yang mengintegrasikan pengelolaan air, lahan, dan sumber daya terkait lainnya secara terkoordinasi dalam rangka memaksimalkan resultan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara adil tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem yang vital”.  IWRM didasarkan pada pemahaman bahwa sumber daya air merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari ekosistem, sumber daya alam, dan baik sosial dan ekonomi.

Prinsip pengelolaan terpadu ini dikembangkan sebagai respons terhadap pola pengelolaan SDA yang selama ini dilakukan secara terfragmentasi. Rumusan IWRM tersebut kemudian dikerucutkan lagi dalam pertemuan Global Water Partnership-South East Asia, 2004 menjadi sebagai berikut: “Co-ordinated management of resources in natural environmental (water, land, flora, fauna) based on RIVER BASIN as geographical unit, with objective of balancing man’s needs with necessity of conserving resources to ensure their sustainability”.

Konsep IWRM ini membawa paradigma baru yaitu lebih mengutamakan keterpaduan lintas sektor, keterpaduan pengelolaan, keterpaduan lingkungan dan keterpaduan antar individu. Konsep ini memilih pendekatan bottom up ketimbang top down dan mendorong pengelolaan sumber daya secara multi sektor serta multi disiplin.

Pendekatan terpadu pada pengelolaan sumber daya air akan mengedepankan kemajuan penggunaan sumber daya air, dan memupuk keberlangsungan sumber daya air dan kesetaraan sesama pemangku kepentingan. Dalam Agenda 21 UN Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 1992, dicetuskan bahwa pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh dan terpadu lintas sektor dalam kerangka kebijakan sosial ekonomi nasional adalah sungguh penting.

Karena air adalah elemen vital yang menunjang kehidupan dan pembangunan. Maka pengelolaan berkesinambungan harus mempertimbangkan faktor sosial ekonomi dan lingkungan. IWRM adalah proses utama dimana berbagai faktor terhubung, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dari berbagai level dalam kerangka koordinasi dan perencanaan lintas sektor dari berbagai kalangan terkait.
Prinsip utama IWRM, sesuai dengan prinsip Dublin 1991 adalah pembangunan dan pengelolaan Sumber Daya Air harus berdasarkan pendekatan partisipatif melibatkan berbagai pengguna, perencana dan pembuat kebijakan di semua tingkat.

Konsep IWRM atau pengelolaan sumber daya air terpadu kemudian diadopsi pemerintah Indonesia dalam UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Disebutkan dalam pasal 3 UU SDA bahwa ”Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup...”. Lebih lanjut dalam pasal 85 ayat 1 UU SDA menyebutkan, ”Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air.” Kemudian pasal 85 ayat 2 menyebutkan, ”Pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.”

Sesuai amanat undang-undang itu, maka pendekatan pengelolaan sumber daya air terpadu dilakukan untuk membenahi permasalahan Citarum. Pendekatan penanganan terpadu Sungai Citarum merupakan yang pertama di Indonesia. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penangana terpadu ini cukup banyak terutama terkait kepentingan antar sektor yang masih menonjol.

Download Mencapai Sungai Citarum yang Lebih Baik Melalui Upaya Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
Download UU Sumber Daya Air No 7 Tahun 2004
Download Background Paper IWRM (GWP-TAC, 2000)
Download Summary IWRM at a glance (GWP)
Download Integrated Water Resources Management Reader UN-Water Decade Programme on Advocacy and Communication (UNW-DPAC)

Visi Cita Citarum :
Pemerintah dan masyarakat bekerja bersama
demi terciptanya sungai yang bersih, sehat dan produktif,
serta membawa manfaat berkesinambungan bagi seluruh masyarakat
di wilayah Citarum

Menuju Pengelolaan Sungai Citarum yang Lebih Baik

Sejak beberapa tahun lalu, sejumlah instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalam serangkaian dialog yang pada akhirnya dapat menghasilkan Citarum Roadmap, yaitu suatu rancangan strategis berisi hasil identifikasi  program-program utama untuk meningkatkan sistem pengelolaan sumber daya air dan memulihkan kondisi di sepanjang aliran Citarum. Hingga kini telah teridentifikasi sebanyak 80 jenis program dengan perkiraan kebutuhan pembiayaan mencapai Rp. 35 triliun yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan, baik itu anggaran pemerintah, kontribusi pihak swasta maupun masyarakat, juga bantuan dari lembaga keuangan internasional yang dilaksanakan secara bertahap dalam waktu 15 tahun ke depan. Citarum Roadmap membutuhkan pendekatan komprehensif, multi-sektor dan terpadu untuk memahami dan memecahkan masalah kompleks seputar air dan lahan di sepanjang aliran Citarum.     

Prinsip Utama Pelaksanaan
Pelaksanaan program ini dilakukan melalui koordinasi dan konsultasi antar para pemangku kepentingan, serta mengutamakan partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas, rancangan hingga pelaksanaan.

Koordinasi Program dilakukan oleh Bappenas, sedangkan lembaga pelaksana kegiatan tahap I dikordinasikan melalui Ditjen Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC), dengan melibatkan berbagai Departemen dan Kementerian terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten melalui Dinas-Dinas terkait.

Download Leaflet 'Menuju Pengelolaan Sungai Citarum Yang Lebih Baik'